Jakarta, 9 Oktober 2025 — Indonesia memperkuat posisinya dalam agenda pembiayaan iklim global melalui penyelenggaraan Indonesia Climate Financing Roundtable: Road to COP30. Di tengah meningkatnya urgensi aksi iklim global, Indonesia menegaskan posisinya dalam menjembatani kesenjangan pembiayaan adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya bagi negara dengan pasar dan ekonomi berkembang.

Melalui penyelenggaraan Indonesia Climate Financing Roundtable: Road to COP30, sebuah forum multipihak yang mempertemukan pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan mitra pembangunan internasional, Indonesia berhasil merumuskan beberapa rekomendasi nasional untuk mendorong mobilisasi modal swasta dalam pembiayaan adaptasi dan ketahanan iklim (Adaptation & Resilience) yang inklusif dan mengedepankan potensi bioekonomi nasional.

Acara ini digelar oleh Indonesia Impact Alliance (IIA) yang sekaligus merupakan sekretariat dari GSG National Partner Indonesia, Koalisi Ekonomi Membumi (KEM), dan Impact Investment Exchange (IIX) di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh 29 peserta yang mencakup perwakilan pemerintah, lembaga keuangan, investor, akselerator dan inkubator, serta mitra pembangunan internasional. Diskusi dibagi ke dalam tiga sesi utama: Context Building, Discovery Roundtables, dan Collective Refinement, yang bertujuan menghasilkan rekomendasi terukur, berbasis bukti, dan selaras dengan prioritas pembangunan berkelanjutan Indonesia.

Hasil dialog ini akan menjadi bagian dari laporan global yang akan disampaikan oleh GSG Impact dalam dua forum internasional utama: PRI in Person 2025 di São Paulo, Brasil, dan COP30 di Belém, Brasil.

Rekomendasi Kunci: Arah Baru Pembiayaan Adaptasi Iklim

Dari serangkaian diskusi lintas sektor yang difasilitasi selama kegiatan, para peserta menyepakati rekomendasi strategis yang menjadi masukan Indonesia bagi agenda pembiayaan iklim global:

  • Sektor Swasta dan Lembaga Keuangan Lokal
    Perlu adanya inovasi pembiayaan untuk menutup kesenjangan pendanaan bagi segmen “missing middle”.

    • Meningkatkan skala blended finance tiket menengah (USD 100.000–1 juta) melalui dana bersama, skema penjaminan risiko awal (first-loss guarantee), dan model pembiayaan koperatif yang menyasar proyek adaptasi dan ketahanan iklim.
    • Membentuk Resilience Credit Lines dengan bunga preferensial dan pendampingan teknis bagi UMKM dan usaha menengah, termasuk integrasi mekanisme pengurangan risiko berbasis rantai pasok.
    • Mendiversifikasi instrumen pembiayaan dengan mengadopsi model sustainability-linked dan adaptation-linked financing.
    • Memanfaatkan inovasi keuangan digital dan sistem dokumentasi transparan untuk meningkatkan kelayakan UMKM, akuntabilitas, serta pengukuran dampak yang kredibel

 

  • Sektor Publik dan Pemerintah
    Diperlukan kebijakan dan regulasi yang mendorong mobilisasi modal swasta secara berkelanjutan.

    • Institusionalisasi blended finance dan kebijakan de-risking ke dalam sistem fiskal dan regulasi melalui kerangka seperti SDG Indonesia One guna menarik investasi swasta dalam skala besar.
    • Meningkatkan insentif regulasi dan sistem data dengan menetapkan kuota pinjaman hijau, memberikan insentif modal untuk institusi yang mencapai target iklim, serta membuka peluang penerbitan green bond dan sukuk berskala kecil.
    • Membangun sistem MRV (Measurement, Reporting, Verification) dan open-access registry untuk memastikan transparansi dan meningkatkan kepercayaan investor.

 

  • Ecosystem Builder dan Enabler
    Koordinasi dan kesiapan investasi perlu diperkuat agar pembiayaan iklim dapat tersebar merata di seluruh wilayah.

    • Membangun UKM menjadi portofolio investable yang disesuaikan dengan tahap kematangan bisnis dan pembiayaan, didukung pemetaan ekosistem serta bantuan teknis terkoordinasi.
    • Menyusun standar inkubasi bersama dan menyelenggarakan Regional Investment Matchmaking Forums secara berkala untuk menghubungkan usaha hijau dengan fasilitas blended finance.
    • Membangun kolaborasi dan saling berbagi data melalui pusat inovasi bersama, skema penjaminan kolektif, dan sistem due diligence terpadu guna meningkatkan efisiensi alokasi modal dan mengurangi biaya transaksi.

 

  • Filantropi dan Mitra Pembangunan
    Berperan sebagai katalis dalam inovasi lokal dan pengurangan risiko tahap awal.

    • Memperkuat filantropi dan modal katalitik melalui kemitraan antara yayasan lokal dan internasional untuk bersama-sama membiayai dana blended dan membentuk Resilience Roundtables di tingkat provinsi guna merancang pipeline adaptasi yang layak investasi.
    • Memperluas bantuan teknis dan transfer pengetahuan lewat pendanaan konsesional untuk program percontohan, inkubasi, serta pengembangan struktur blended finance, dengan panduan due diligence yang dapat disesuaikan bagi wirausaha komunitas dan investor kecil.
    • Meningkatkan edukasi dan narasi dampak untuk melawan skeptisisme greenwashing, memperkuat cerita lokal, dan membangun kepercayaan investor global melalui komunikasi berbasis bukti.

Hal ini mencerminkan komitmen kuat para pemangku kepentingan di Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat nasional maupun global, guna menghadirkan aksi nyata bagi pembiayaan iklim yang berkelanjutan.

Atika Benedikta, Executive Director Indonesia Impact Alliance menyampaikan bahwa “Pendanaan untuk solusi iklim, khususnya bagi UKM dan komunitas, perlu dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Kita tidak hanya fokus menyediakan dana komersial atau hibah saja, tetapi juga memperkuat literasi, pendampingan, dan inovasi teknologi agar tercipta perubahan perilaku dan model bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, peran modal non-komersial penting sebagai katalis, disertai enabling conditions seperti kolaborasi lintas pemangku kepentingan, mitigasi risiko, dan pengembangan talenta lokal.”

Fito Rahdianto, Executive Director Koalisi Ekonomi Membumi menjelaskan bahwa “Upaya adaptasi iklim tidak bisa hanya mengandalkan proyek jangka pendek, melainkan harus tumbuh dari ekosistem di mana petani, UMKM, perusahaan, dan pemerintah daerah berbagi risiko sekaligus manfaat. Pengalaman jejaring perusahaan KEM di Tabanan, Bali menunjukkan bahwa ketika kita mengurangi risiko di seluruh ekosistem bisnis berkelanjutan, dan bukan hanya pada satu pihak, adaptasi dapat menjadi lebih layak secara finansial dan mudah diperluas. Inilah contoh model yang berbasis pada kekuatan lokal dan telah teruji di lapangan yang dapat dibawa Indonesia ke COP30 sebagai inisiatif yang berakar pada dampak pada komunitas dan siap untuk direplikasi.”

“Indonesia telah menjadi simbol ketangguhan sekaligus salah satu pasar utama bagi IIX dalam mendorong investasi yang berpihak pada kesetaraan gender dan ramah iklim. Melalui pencapaian penting seperti penerbitan Obligasi Oranye pertama di Indonesia dan Sukuk Oranye pertama di dunia, Indonesia menunjukkan bagaimana pasar modal dapat memberdayakan perempuan dan komunitas sekaligus menghasilkan dampak yang terukur. Melalui Gerakan Oranye (Orange Movement), kami membuktikan bahwa inklusi gender dan pembiayaan iklim bukanlah dua tujuan yang terpisah, melainkan saling memperkuat. Tidak ada hijau tanpa oranye.” ujar Priyank Tiwari, Senior Director, Research & Government Relations of Impact Investment Exchange (IIX)

Jika ingin berkolaborasi lebih lanjut, dapat menghubungi Indonesia Impact Alliance (IIA) melalui email info@impactalliance.id , Koalisi Ekonomi Membumi melalui email salam@ekonomimembumi.co, dan Impact Investment Exchange (IIX) melalui email advisory@iixglobal.com untuk informasi lebih lanjut.